Posisi Perempuan dalam Sistem Kapitalis
Permasalahan
yang menimpa perempuan indonesia tak henti-hentinya terjadi. Mulai dari kasus
kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap tenaga kerja wanita seperti
kasus Satinah dan Siti Zainab, pemerkosaan seperti kasus pemerkosaan tahanan
wanita oleh tiga anggota polsekta Wajo, hingga kasus pembunuhan. Bahkan hingga
kini kasus tersebut semakin meningkat
baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Permasalahan
perempuan selalu menjadi permasalahan yang membuat semua orang yang melihat
menjadi iba. Karena alasan inilah berbagai gerakan hadir untuk memperjuangkan
hak-hak perempuan. Mereka mengusung ide kesetaraan gender sebagai solusi
permasalahan tersebut. Bukti keseriusan usahanya, mereka mendorong di tambahnya
kuota perempuan di anggota legislative.
Harapan
besar masayarakat Indonesia untuk menyelesaikan permasalahn tersebut bertumpu
pada calon legislative perempuan. Namun ternyata rakyat kembali kecewa dengan
ulah anggota legislative termasuk yang berjenis kelamin perempuan. Berbagai
kasus yang dilakukan oleh mereka membuat citra anggota legisltaif perempuan
secara keseluruhan tercoreng.
Namun,
rakyat Indonesia sepertinya masih menaruh harapan besar pada calon anggota
legislative perempuan. Hal itu terbukti oleh hasil kegiatan yang di lakukan
oleh kementrian PP&PA yaitu acara ‘harapan untuk
caleg perempuan’ dan juga kegiatan ‘deklarasi caleg perempuan anti korupsi’ di
Bundaran HI 30/3.
 |
| mbah google |
Pertanyaannya, apakah dengan
banyaknya kuota perempuan yang menduduki kursi anggota legislative dapat
menjadi solusi bagi masalah perempuan, atau justru sebaliknya?
Kesalahan
berpikir
Pertama,
system kapitalis memandang bahwa permasalahan yang menimpa perempuan hanya bisa
dipahami dan di selesaikan oleh perempuan juga. Namun pada faktanya tidak
demikian. Banyak menteri, anggota dewan perwakilan rakyat, bahkan pernah negeri
ini di pimpin oleh perempuan. Namun ini tidak menjadikan persoalan perempuan terselesaikan,
bahkan menimbulkan permasalahn baru.
Kedua, menuduh aturan islam yang telah
mendiskreditkan perempuan. Padahal jika mampu berpikir mendalam, justru
penerapan system kapitalis sekulerlah yang menyebabkan pendindasan itu. Dengan
adanya paham kebebasan dalam system ini termasuk kebebasan bertingkah laku.
Mereka bebas berbuat apa saja. Ini berdampak pada ketidakseimbangan tatanan
kehidupan akibat amburadulnya peran masing-masing pihak. Tak ada lagi saling
mengayomi dan melindungi. Tak ada lagi saling membutuhkan. Mereka berdiri di
atas ego masing-masing.
Lalu
jika solusinya adalah kesetaraan gender, sekali lagi ini salah alamat.
Kesetaraan gender justru menjadi pemantik persoalan baru. Negeri-negeri eropa
telah membuktikan kesetaraan gender tidak mampu menyelesaiakan masalah
perempuan. Tersebarnya ide ini tidak mampu mewujudkan kehormatan, perlindungan,
dan keamanan bagi perempuan. Program-program pemberdayaan perempuan justru
menjauhkan peran utama perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Mereka banting
stir dari kodratnya sebagai ibu rumah tangga menjadi kepala rumah tangga,
mereka yang mencari nafkah sehingga lupa mengurusi anak dan suaminya. Akibatnya
kasus perceraian menjadi trend.
Permasalahan
perempuan tak bisa terlepas dari sektor kehidupan yang ada. Berdasarkan
analisis terhadap permasalahn ini ada beberapa sektor kehidupan yang
mempengaruhi persoalan perempuan, di antaranya:
Sektor pendidikan, system pendidikan indonesia yang berbasis
sekuler menjauhkan masyarakat indonesia termasuk perempuan dari aturan islam.
Mereka tidak diberikan bekal menjadi seorang muslimah yang sesungguhnya.
Termasuk posisinya sebagai istri, anak, teman atau pekerja. Aturan islam
diganti dengan aturan yang menjamin kebebasan individu. Mereka bebas melakukan
apa saja tanpa melihat hal dan haram. Akibatnya tak jarang kekerasan menimpa
mereka karena ketidakteraturan peran tersebut.
Sektor
ekonomi, tuntutan ekonomi memaksa perempuan untuk menggantikan atau
membantu peran laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Sementara lapangan
pekerjaan yang ada hari ini sangat sedikit. Ditambah keahlian yang di tuntut
oleh lapangan pekerjaan tersebut tidak di penuhi oleh mereka. Akibatnya menjadi
tenaga kerja wanita di luar negeri menjadi pilihan terakhir. Apalagi
iming-iming gaji yang tinggi sangat menggiurkan mereka. Berbagai fakta penyikasaan TKW tidak membuat
mereka jera, lagi-lagi karena tuntutan ekonomi.
Sektor social-politik, lingkungan
hedonis, materialistik dan konsumtif terpelihara dalam system kapitalis. Akibatnya
perempuan di paksa untuk memenuhi tuntutan mode. Paham ini sangat menguntungkan
para pemilik modal. Sehingga mereka membuka lapangan pekerjaan yang
memanfaatkan kemolekan tubuh wanita sebagai komoditas dan mesin pencetak uang.
Mulai dari bintang iklan, film porno, hingga pekerja seks komersial. Ini sangat
berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tidak memihak pada
keselamatan perempuan bisa jadi karena lebih tergiur dengan pemasukan yang di dapatkan
dari “pahlawan-pahlawan devisa” tersebut.
Setelah
mengetahui akar masalah persoalan yang menimpa perempuan bukanlah permasalahan
sedikit atau banyaknya jumlah kuota perempuan sebagai anggota legislative,
tetapi system kehidupan yang diterapkan saat ini. Maka seharusnya tak ada lagi
pilihan lain selain mengganti system. Tak ada system yang baik sekaligus benar
untuk mengatasi berbagai kasus selain system yang berasal dari sang Khalik. “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah,
Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.
(TQS al-AN’am: 57). System ini harus di tegakkan bukan semata-mata karena
tuntutan fakta kerusakan system kapitalis-demokrasi tapi ini tuntutan keimanan.
0 komentar:
Posting Komentar